Sejumlah Kades Diskusi Dengan Mantan Ketua komisi 1 DPRD Madina Iskandar Hasibuan Terkait Dana Desa 2024 di Rindang Hotel

Madina,tvarnews.com–Mantan ketua komisi 1 DPRD Madina 2009 – 2014 kabupaten Mandailing Natal Iskandar Hasibuan mengutarakan bahwa kades itu adalah langsung dipilih oleh rakyat bukan suatu jabatan yang di berikan ataupun yang ditempatkan oleh Bupati, harusnya jika ada oknum oknum yang memaksa segera lapor ke Bupati.

Caranya…..?kades ada asosiasi ,melalui asuransi itulah buat laporan keberatan/pengaduan ke Bupati dan ke DPRD Mandailing Natal karena otonomi desa itu ada,bukan oto kami yang di desa.

Demikian hal itu disampaikan oleh Iskandar Hasibuanantan Ketua komisi 1 DPRD Madina itu, Dalam suatu diskusi bersama denga sejumlah kepala desa di rindang hotel Kamis (25/5) seputar program yang dipaksakan di APBDes kabupaten Mandailing Natal di tahun 2024 ini.

Saya mau tanya,kades itu dipilih siapa?…ya rakyatnya,kok takut sama oknum oknum yang mengaku dekat dengan aparat penegek hukum untuk memaksakan program programnya agar dimasukkan di APBDes 2024.

Makanya kades yang sudah bimtek dengan menggunakan dana desa(DD) pahami dan tanyakan serta ajak warga melawan yang tidak baik.

Jika tidak dimasukkan program titipan tersebut tidak akan diposting oleh pihak dinas PMD Madina ….?ujar kades pada waktu diskusi tersebut,waduh….jika benar ucapan kades tersebut berarti yang membuat persoalan adalah dinas PMD “ujar Iskandar oknum oknum yang menjual aparat penegak hukum dan mengaku dekat dengan Bupati dan wakil Bupati.saya di depan dan melaporkannya ,kita ke Polda Sumut apabila perlu kita laporkan ke Kapolri ke Jakarta ujar Kades Iskandar Hasibuan dan wajah sejumlah kades terlihat gelisah.

Terakhir ucap Iskandar,Jika kades tidak berani angkat bicara soal program titipan yang dipaksakan di APBDes tahun 2024 ini siap siaplah kades masuk penjara sebab di dalam musyawarah desa tidak yakinlah bahwa BPKP sampai saat ini tidak mau disuap,temuan BPKP nantinya menjadi TGR dan kadesnya mungkin tidak mampu untuk pengembaliannya maka inspektorat atas nama Bupati akan melimpahkan temuan tersebut ke kejaksaan dan yang rugi adalah kades juga “tutup Iskandar Hasibuan mantan ketua komisi 1 DPRD kabupaten Mandailing Natal itu.

 

(Ismed Harahap)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page